PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU), Kalimantan Timur, memperpanjang status siaga darurat bencana hidrometeorologi hingga akhir 2026. Kebijakan ini diambil menyusul tingginya ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis air bersih yang masih membayangi sejumlah wilayah.
Dalam perpanjangan masa siaga tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU menjadi unsur utama yang bertanggung jawab mengoordinasikan pengerahan personel dan peralatan di lapangan. Optimalisasi peran BPBD dinilai penting untuk mempercepat penanganan sekaligus memastikan seluruh instansi terkait bergerak secara terpadu.
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, mengatakan keputusan memperpanjang masa siaga darurat merupakan hasil evaluasi terhadap perkembangan kondisi cuaca dan potensi bencana di daerah.
“Hasil evaluasi kita, pemerintah daerah akan melanjutkan masa siaga darurat selama tiga bulan ke depan disertai pemantauan berkala terhadap situasi kebencanaan,” ujar Tohar, Senin (19/10/2026).
BACA JUGA
Pemerintah Dorong Pelaku Kreatif Tingkatkan Daya Saing, Penutupan Festival Ekraf Kutim 2025Ancaman karhutla menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Berdasarkan data penanganan bencana sejak Januari hingga 18 Oktober 2026, tercatat sebanyak 273 kejadian kebakaran dengan total luas lahan terdampak mencapai 632,26 hektare.
Kecamatan Penajam mencatat kejadian terbanyak dengan 137 kasus. Berikutnya Kecamatan Babulu sebanyak 63 kejadian, Sepaku 50 kejadian, dan Waru 23 kejadian.
Tohar menegaskan, BPBD harus menjadi pusat koordinasi dalam setiap penanganan bencana. Dukungan lintas sektor, mulai dari TNI, Polri, pemadam kebakaran hingga Dinas Perkebunan, juga diperlukan untuk memperkuat kesiapsiagaan.
BACA JUGA
Pemkab Kutim Perkuat Validasi Data Anak Tidak Sekolah, Bupati Minta Kolaborasi Lintas InstansiSelain kesiapan petugas, Pemkab PPU mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan maupun membersihkan pekarangan dengan cara membakar. Kebiasaan tersebut berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas, mengganggu kesehatan akibat asap, serta menimbulkan kerugian ekonomi.
Pemerintah berharap kesadaran masyarakat dan koordinasi antarlembaga semakin meningkat sehingga ancaman karhutla dapat ditekan, ketersediaan air bersih kembali stabil, dan status siaga darurat bisa segera diakhiri.(adv)