ISEKABAR.ID, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus memperkuat upaya pendataan anak tidak sekolah sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menekan angka kerentanan sosial. Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa proses validasi masih berlangsung dan membutuhkan dukungan penuh dari seluruh perangkat daerah.
Dari total sekitar 13.000 data awal anak tidak sekolah yang diterima pemerintah, hasil verifikasi terbaru baru memastikan sekitar 9.000 anak. Angka tersebut menunjukkan bahwa proses validasi baru menyentuh sekitar setengah dari total data.
“Kita baru mendapatkan sekitar 50 persen data yang tervalidasi. Artinya, masih banyak kecamatan yang belum rampung. Saya minta Dinas Pendidikan mempercepat validasinya,” ujar Bupati Ardiansyah.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah faktor membuat data anak tidak sekolah sulit terverifikasi, mulai dari mobilitas penduduk, ketidaksesuaian administrasi, hingga persoalan kependudukan keluarga. Banyak anak yang belum memiliki dokumen dasar seperti KTP dan akta kelahiran, sehingga tidak tercatat dalam sistem pendidikan.
“Ada penduduk yang baru datang, ada yang orang tuanya tidak punya KTP. Ini menjadi tantangan tersendiri. Karena itu saya minta Dinas Dukcapil ikut menguatkan pendataan,” tegasnya.
Bupati juga menyoroti kasus anak dari pernikahan siri yang kerap tidak memiliki identitas hukum jelas, sehingga mempersulit pencatatan di sekolah. Menurutnya, persoalan administrasi keluarga harus ditangani bersama, bukan hanya dibebankan pada satu dinas.
“Ini bukan hanya tugas Dinas Pendidikan. RT, PKK, Dukcapil, Baznas, Kemenag, hingga Dinas Sosial harus bergerak bersama. Karena data ini berkaitan dengan kemiskinan, PKH, dan bahkan stunting,” jelas Ardiansyah.
Pemkab Kutim berharap proses validasi dapat tuntas dalam waktu dekat sehingga intervensi pendidikan dapat dilakukan secara tepat sasaran, terutama bagi anak-anak dari keluarga rentan. (Adv/Kominfo/Kutim)