PENAJAM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menunjukkan komitmen kuat dalam memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang merata. Program pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Benuo Taka dipastikan akan menerapkan mekanisme seleksi ketat yang memprioritaskan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Kebijakan ini merujuk langsung pada regulasi Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) yang menetapkan bahwa calon peserta didik harus terdaftar dalam kelompok masyarakat Desil 1 dan Desil 2 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten PPU, Ainie, menjelaskan klasifikasi desil menjadi tolok ukur utama dalam menentukan kelayakan calon siswa. Desil 1 merepresentasikan kelompok 10 persen terbawah atau masyarakat miskin ekstrem, sedangkan Desil 2 mencakup kelompok 20 persen terbawah atau kategori miskin.
Guna menjamin ketepatan sasaran penerimaan, pemerintah daerah tidak mempergunakan data statis, melainkan mengacu pada pemutakhiran data dinamis milik Kemensos yang dipadu padankan secara berkala oleh BPS (Badan Pusat Statistik)," ucap Ainie, Jumat (9/10/2026).
Ainie menekankan, fleksibilitas data sangat penting karena kondisi kesejahteraan ekonomi keluarga senantiasa dinamis dan berpotensi mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, verifikasi dan validasi data calon siswa akan terus diselaraskan hingga mendekati periode pelaksanaan penerimaan peserta didik baru kelak.
"Hal ini dimaksudkan agar tidak ada anak dari keluarga prasejahtera yang terlewatkan dalam mendapatkan hak pendidikan yang layak," sebutnya.
Dalam perencanaannya, Sekolah Rakyat terpadu ini dirancang untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang mencakup jenjang pendidikan dasar (SD), menengah (SMP), hingga atas (SMA) dalam satu kawasan. Pemerintah menetapkan penambahan target kuota penerimaan hingga mencapai 2.520 siswa, angka yang terbilang cukup besar untuk memberikan dampak sosial nyata bagi pengetasan kemiskinan di PPU.
Saat ini, proyek pembangunan Sekolah Rakyat masih berada dalam tahap persiapan intensif menuju pengerjaan fisik bangunan secara menyeluruh. Apabila seluruh tahapan pembebasan, perancangan, dan konstruksi berjalan sesuai skenario, Sekolah Rakyat terpadu ini ditargetkan dapat resmi beroperasi secara penuh pada tahun ajaran baru 2027/2028 mendatang sebagai wujud keadilan sosial di bidang pendidikan. "Targetnya tahun ajaran baru nanti beroperasi," tutup Ainie. (Adv)