PENAJAM - DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyoroti kepastian rencana pembangunan pelabuhan alternatif di kawasan Nenang. Pemerintah daerah diminta mempertimbangkan waktu dan tahapan yang diperlukan sebelum merealisasikan proyek tersebut.
Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor, mengatakan wacana pembangunan pelabuhan baru perlu melihat kesiapan proyek, termasuk tahapan pembebasan lahan dan proses lainnya.
“Kalau memang itu ingin dibangun, kita kan harus mengingat dulu ini terakhirnya 2009, sementara ini sudah 2026 akhir. Cukup nggak dengan waktu itu,” ujarnya, Senin (7/9/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan efektivitas penggunaan energi dan sumber daya dalam menjalankan rencana pembangunan. Ia menilai fasilitas yang telah tersedia memiliki kepastian lebih dibandingkan proyek yang masih berada dalam tahap wacana.
Iklan
“Daripada nanti habis energi kita memikirkan yang belum pasti, yang ada saja seharusnya dikelola dengan baik,” katanya.
Salah satu fasilitas yang dinilai dapat dikembangkan adalah Pelabuhan Benuo Taka di Buluminung. Pelabuhan tersebut saat ini tengah dibenahi Pemkab PPU untuk mendukung kebutuhan logistik menuju kawasan IKN.
“Yang di Buluminung itu butuh revitalisasi, butuh pengembangan. Kenapa itu yang sudah konkret yang nggak kita kembangkan,” katanya.
Iklan
Syahrudin menyebut pengembangan fasilitas tersebut dapat dilakukan bersamaan dengan pengembangan kawasan pendukung, sehingga manfaat ekonomi dapat diperoleh lebih cepat.
“Kalau dia mau bangun saja pergudangan di situ, tangki timbul, yang kita bisa sama-sama dapat. Artinya pemerintah provinsi juga dapat uangnya, kabupaten juga dapat,” ujarnya.
Sementara itu, terkait wacana pelabuhan alternatif di Nenang, ia menilai masih terdapat sejumlah tahapan yang harus dipenuhi sebelum pembangunan dapat direalisasikan.
“Kalau ini ya masih angan-angan karena belum ada wujudnya, pembebasan juga belum ada,” katanya.
Syahrudin menegaskan, pandangan tersebut tidak dimaksudkan untuk menolak pembangunan pelabuhan alternatif. Namun, ia mendorong pemerintah lebih dahulu mengoptimalkan fasilitas yang telah tersedia dan konkret. (Adv)