DPRD PPU Minta Warga Lokal Ambil Peluang dari Pembangunan IKN

PENAJAM – Keterlibatan masyarakat lokal menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan ibu kota baru, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, dinilai memiliki peluang untuk memperoleh manfaat dari berbagai aktivitas pembangunan yang berlangsung.

Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan tersebut. Menurutnya, warga lokal perlu mendapatkan informasi yang memadai sekaligus kesempatan untuk mengambil bagian dalam berbagai peluang yang terbuka seiring perkembangan IKN.

Dirinya menyoroti pentingnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat agar pembangunan IKN dapat dipahami secara menyeluruh oleh warga yang tinggal di wilayah sekitar.

“Pembangunan IKN tidak semestinya hanya menjadi perubahan fisik kawasan, tetapi juga perlu memberikan ruang bagi masyarakat setempat untuk berkembang,” ujarnya, Senin (26/10/2026).

Karena itu, sosialisasi dan penyampaian informasi mengenai perkembangan pembangunan perlu dilakukan secara berkelanjutan.

“Masyarakat lokal harus menjadi bagian dari perubahan, bukan sekadar penonton. Kami ingin warga memahami perkembangan IKN dan memiliki kesempatan untuk ikut terlibat di dalamnya,” ujarnya.

Ia menilai, salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM), terutama kalangan generasi muda PPU.

Perkembangan kawasan IKN berpotensi menghadirkan beragam kebutuhan tenaga kerja, sehingga masyarakat setempat perlu mempersiapkan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut.

Menurut Raup, kesempatan kerja yang terbuka harus diimbangi dengan peningkatan keterampilan. Dengan demikian, warga lokal memiliki bekal untuk bersaing dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam berbagai bidang pekerjaan.

“Kami akan berupaya agar masyarakat PPU, khususnya anak-anak muda, bisa mendapatkan kesempatan kerja dan meningkatkan keterampilan mereka sesuai kebutuhan pembangunan IKN,” katanya.

DPRD PPU juga mendorong adanya perhatian terhadap program pelatihan dan pengembangan kompetensi masyarakat. Upaya tersebut dinilai penting agar warga tidak hanya mengetahui perkembangan pembangunan, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan peluang yang tersedia.

Selain pelatihan, sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait juga diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja serta kompetensi yang harus dipersiapkan. Dengan koordinasi yang baik, program peningkatan SDM diharapkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.

Raup menegaskan, pembangunan IKN perlu berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas masyarakat di wilayah penyangga. Bagi PPU, kesiapan warga menjadi salah satu hal yang perlu terus diperhatikan agar perkembangan kawasan ibu kota baru dapat membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat setempat.

Melalui fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi, DPRD PPU akan terus mendorong perhatian terhadap kebutuhan warga, termasuk peningkatan keterampilan dan akses terhadap informasi pembangunan. Harapannya, masyarakat lokal dapat mengambil peran dalam proses pembangunan IKN sekaligus memperoleh manfaat dari pertumbuhan kawasan tersebut. (Adv)