PENAJAM – Rencana pembangunan pelabuhan di kawasan Nenang, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), menjadi salah satu usulan infrastruktur yang didorong untuk mendapat perhatian pemerintah pusat.
Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor, menilai proyek tersebut berpotensi membuka peluang ekonomi baru apabila disertai perencanaan dan kajian kelayakan yang matang.
Syahrudin menjelaskan, rencana pembangunan pelabuhan tersebut sebelumnya telah dibicarakan oleh Bupati PPU dan Gubernur Kalimantan Timur.
Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, arah pembahasan disebut mengalami perubahan sehingga DPRD mendorong agar usulan tersebut kembali disampaikan ke pemerintah pusat.
“Harapannya pelabuhan ini bisa dibuka dan menjadi salah satu alternatif pelabuhan peti kemas maupun pelabuhan umum,” ujarnya saat diwawancarai, Selasa (27/10/2026).
Menurutnya, keberadaan pelabuhan baru berpotensi mendorong aktivitas ekonomi dan memperkuat konektivitas kawasan.
Namun, fungsi pelabuhan serta pembagian peran dengan pelabuhan yang telah ada perlu ditentukan melalui kajian yang jelas.
Syahrudin mengatakan, pembangunan pelabuhan membutuhkan perencanaan jangka panjang, termasuk kajian kelayakan atau feasibility study (FS), perhitungan kebutuhan investasi, dan proyeksi aktivitas pelabuhan.
“Kalau anggarannya, saya tidak tahu pasti berapa. Kalau pembangunan pelabuhan, tentu nilainya cukup besar,” katanya.
Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah pusat diharapkan dapat mendukung pembangunan fisik, sedangkan pemerintah daerah berpeluang berpartisipasi sesuai kewenangannya, termasuk dalam persoalan lahan apabila diperlukan.
Meski mendukung pembahasan lebih lanjut, Syahrudin menilai pengembangan fasilitas yang sudah ada juga perlu diperhatikan.
Menurutnya, optimalisasi pelabuhan yang telah beroperasi dapat menjadi langkah yang dipertimbangkan untuk memberikan manfaat ekonomi dalam jangka lebih dekat.
“Kalau saya, konsentrasi kita lebih baik pada revitalisasi yang jelas sudah menghasilkan,” ujarnya.
Syahrudin menegaskan, rencana Pelabuhan Nenang masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah daerah dan instansi terkait.
Kepastian fungsi, pembiayaan, dan kelayakan ekonomi diperlukan sebelum proyek ditetapkan untuk direalisasikan. (Adv)