PENAJAM – Meski terganjal keterbatasan alokasi anggaran pengelolaan sampah yang belum memenuhi kriteria ideal program Adipura, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menolak untuk menyerah.
DLH Kabupaten PPU memilih mengesampingkan kendala efisiensi anggaran tersebut dan berfokus memaksimalkan pemenuhan kriteria lain demi merebut kembali Adipura pada tahun ini.
Berdasarkan skema penilaian terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, komponen penilaian Adipura terbagi dalam tiga dimensi utama. Tiga dimensi tersebut mencakup sistem pengelolaan sampah dan kebersihan sebesar 50 persen, kesiapan sumber daya manusia (SDM) serta infrastruktur sebesar 30 persen, dan komitmen anggaran serta kebijakan daerah sebesar 20 persen.
Dalam kriteria komitmen anggaran, daerah idealnya mengalokasikan sekitar 3 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khusus untuk pengelolaan sampah.
Sekretaris DLH Kabupaten PPU, Syamsiah, mengakui bahwa alokasi APBD PPU saat ini masih jauh dari angka ideal 3 persen akibat adanya efisiensi anggaran daerah. Meski begitu, tak menyurutkan pihaknya untuk menjaga kebersihan akan pengolahan sampah.
"PPU saat ini baru mampu mengalokasikan sekira 0,006 atau 0,7 persen dari total APBD untuk pengelolaan sampah," ucap Syamsiah, Kamis (5/11/2026).
Kendati demikian, Syamsiah menegaskan, kondisi ini tidak boleh mengendurkan semangat tim di lapangan. Menurutnya, mayoritas kabupaten/kota di Indonesia saat ini juga menghadapi kendala serupa dalam memenuhi ambang batas anggaran 3 persen tersebut.
"Kalau terkait anggaran APBD itu seharusnya memang 3 persen untuk pengelolaan sampah. Tapi hari ini anggaran APBD kita, mengingat efisiensi anggaran, hanya sekitar 0,006 atau 0,7 persen. Namun, kita kesampingkan sajalah itu dulu karena ini persoalan efisiensi nasional. Di seluruh Indonesia pun banyak kabupaten-kota yang belum bisa memenuhi syarat 3 persen tersebut," ungkap Syamsiah.
Sebagai langkah taktis, DLH PPU memilih untuk melaju kencang memburu poin maksimal dari aspek kebijakan dan regulasi daerah yang memiliki bobot penilaian signifikan. PPU berfokus memperkuat Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Sampah dan integrasi dalam RPJMD yang masing-masing menyumbang poin besar, Peraturan Bupati (Perbup) terkait pengelolaan sampah, serta pemenuhan instrumen kebijakan pendukung lainnya.
Langkah agresif ini diambil setelah PPU secara mengejutkan gagal mempertahankan piala Adipura pada tahun 2025 lalu akibat kekurangan nilai yang sangat tipis, yakni hanya 0,4 poin. Padahal, PPU sebelumnya telah mencatatkan rekor membanggakan dengan mengoleksi enam piala Adipura.
Syamsiah optimistis, dengan kerja keras dan kerja maksimal seluruh tim dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, PPU mampu mengompensasi kekurangan pada poin anggaran dan membawa pulang Adipura ke Benuo Taka.
"Yang terpenting sekarang adalah semaksimal mungkin tim kita bekerja. Apa yang bisa kita lakukan dan perbuat untuk daerah, akan kita maksimalkan," pungkas Syamsiah. (Adv)