PENAJAM - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengingatkan seluruh perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah PPU untuk tidak abai terhadap kewajiban pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Segala proses penanganan sisa produksi yang masuk kategori B3 sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing entitas bisnis.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH PPU, Kamaruddin, menegaskan bahwa perusahaan dilarang keras mengolah atau membuang limbah B3 secara mandiri tanpa adanya dokumen perizinan yang sah.
“Kalau limbah B3 itu masing-masing perusahaan yang bertanggung jawab. Pengelolaan wajib dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Kamaruddin, Sabtu (7/11/2026).
Kamaruddin menyoroti beberapa jenis limbah industri yang membutuhkan pengolahan ekstra ketat, seperti sisa pembakaran berupa fly ash dan bottom ash. Untuk jenis limbah berisiko tinggi tersebut, pengelolaannya harus diserahkan kepada vendor atau pihak ketiga yang mengantongi izin resmi dari kementerian terkait.
Kewajiban ini tetap mengikat meskipun operasional mesin atau generator penghasil limbah di lokasi fasilitas perusahaan sudah dihentikan. Sisa material yang mengendap wajib diangkut dan diproses oleh jasa pengolah terlisensi agar tidak menimbulkan dampak buruk pada tanah dan sumber air di sekitar kawasan industri.
“Karena itu harus ada pengolah yang berizin resmi sampai tingkat kementerian. Jadi pihak ketiga berizin yang bertugas mengambil dan mengelola limbah B3 tersebut,” paparnya.
Untuk memantau kepatuhan swasta, DLH PPU mengandalkan pelaporan periodik dari setiap manajemen usaha. Laporan tersebut dijadikan tolok ukur bagi DLH dalam menilai tingkat ketaatan perusahaan terhadap regulasi lingkungan. Kamaruddin memastikan pengawasan lapangan akan terus berjalan konsisten guna meminimalisasi risiko kejahatan lingkungan di Kabupaten PPU. (Adv)