PENAJAM - Penanganan limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan puskesmas di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dipastikan berjalan sesuai standar operasional yang ketat. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU memastikan pengelolaan sisa material medis tidak dilakukan secara sembarangan guna mencegah bahaya penularan penyakit maupun pencemaran lingkungan.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH PPU, Kamaruddin, menjelaskan bahwa RSUD di PPU saat ini telah memiliki fasilitas pengolahan limbah mandiri yang memadai. Selain itu, pihak rumah sakit dan jaringan puskesmas juga menjalin kerja sama resmi dengan pihak ketiga yang memiliki lisensi penanganan limbah B3 medis.
“Kalau untuk limbah B3 dan limbah medis, RSUD kan sudah ada tempat pengolahan sendiri dan juga bekerja sama dengan pihak ketiga yang berizin,” ucapnya, Kamis (5/11/2026).
Sistem penanganan ini juga mencakup pengawasan terhadap obat-obatan kedaluwarsa, sisa obat injeksi, dan material medis berisiko lainnya yang berada di apotek maupun instansi faskes. Dalam hal ini, DLH PPU berkoordinasi erat dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) PPU sebagai instansi yang memegang kewenangan utama teknis kefarmasian.
Kamaruddin menyebutkan bahwa Dinkes memantau sisa obat dan barang medis secara teknis, sedangkan pelaporan akhir terkait kategori limbah B3 tetap diserahkan kepada DLH sebagai dasar pengawasan lingkungan.
“Kalau teknis itu kewenangannya di Dinas Kesehatan. Tapi terkait status B3-nya tetap dilaporkan ke kami, karena puskesmas juga menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yang berizin,” tambahnya.
Hingga saat ini, DLH PPU belum menemukan adanya laporan pelanggaran pengolahan limbah medis di wilayahnya. Kendati demikian, DLH terus menyosialisasikan pentingnya standar operasional prosedur (SOP) dari tahap awal pengumpulan hingga pengolahan akhir demi menjamin keamanan warga PPU. (Adv)