PENAJAM - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus memperketat pengawasan terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di wilayahnya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh pelaku usaha maupun fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) menjalankan kewajiban pengelolaan limbah sesuai dengan regulasi dan perizinan yang berlaku.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH PPU, Kamaruddin, menegaskan bahwa penanganan limbah B3 sepenuhnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak penghasil. Meski demikian, DLH PPU memiliki peran sentral dalam memantau dan menilai tingkat kepatuhan setiap entitas melalui mekanisme pelaporan berkala.
“Kalau limbah B3 itu masing-masing perusahaan yang bertanggung jawab. Dari DLH, kami bertindak sebagai tim yang menilai kegiatan mereka. Mereka diwajibkan menyampaikan laporan secara rutin kepada kita,” ujar Kamaruddin, Rabu (4/11/2026).
Menurutnya, pelaporan berkala ini menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk melacak alur penanganan limbah B3, mulai dari proses penyimpanan sementara, pengangkutan, hingga tahap pengolahan akhir. Bagi jenis limbah yang membutuhkan penanganan khusus seperti fly ash dan bottom ash, yakni perusahaan diwajibkan menggandeng pihak ketiga yang mengantongi izin resmi hingga tingkat kementerian.
Penanganan khusus tersebut tetap berlaku meskipun perusahaan sudah tidak lagi mengoperasikan generator atau fasilitas yang menghasilkan sisa material berbahaya tersebut. Mekanisme kerja sama dengan penyedia jasa berizin mutlak dilakukan agar sisa limbah tidak mencemari lingkungan sekitar PPU.
Sampai saat ini, DLH PPU mencatat belum ada indikasi pelanggaran berat atau penanganan limbah yang melenceng dari prosedur teknis di lapangan. Namun, evaluasi dan pemantauan terus digencarkan.
"Kami mengimbau agar manajemen faskes maupun instansi swasta tidak mengabaikan kewajiban ini demi menjaga daya dukung lingkungan dan keselamatan masyarakat PPU secara berkelanjutan," tutupnya. (Adv)