PENAJAM – Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi perhatian Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor.
Ia meminta pemerintah daerah mengambil langkah konkret untuk mengurai antrean yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat.
Syahrudin menilai persoalan distribusi BBM perlu segera dicarikan solusi, terlebih PPU berada di wilayah penghasil minyak dan gas.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi ketika masyarakat masih harus menghadapi kesulitan memperoleh BBM.
“Kenapa kita penghasil gas, penghasil minyak, kok kita yang jadi langka?” ujarnya saat diwawancarai di Penajam, Selasa (27/10/2026).
Ia mengatakan, DPRD telah menyampaikan berbagai masukan kepada pemerintah daerah. Namun, pelaksanaan kebijakan tetap bergantung pada langkah yang diambil pihak eksekutif.
“Kami di DPR kan tergantung pemerintah. Kita hanya menyampaikan, melalui media maupun langsung,” katanya.
Menurut Syahrudin, pemerintah perlu mengevaluasi pola pelayanan SPBU, termasuk kemungkinan menambah titik penyaluran BBM dan memperpanjang jam operasional. Ia menilai kebijakan tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan distribusi BBM.
Ia juga menyoroti rencana pembangunan SPBU tambahan yang disebut akan dikelola melalui perusahaan daerah. Menurutnya, penambahan satu SPBU saja belum tentu cukup untuk mengurai antrean apabila kebutuhan masyarakat terus meningkat.
“Kalau perlu setiap desa ada SPBU-nya, enggak ada antrean sudah,” ujarnya.
Syahrudin berharap pemerintah daerah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif, termasuk pemerataan layanan BBM di wilayah yang selama ini mengalami antrean.
Menurutnya, penanganan persoalan tersebut penting agar masyarakat tidak terus kehilangan waktu produktif hanya untuk mendapatkan bahan bakar. (Adv)