DPRD PPU Perjuangkan Infrastruktur ke Pemerintah Pusat

DPRD PPU Perjuangkan Infrastruktur ke Pemerintah Pusat

Oleh Yun • 27 October 2026

Bagikan Artikel Ini

Advertorial DPRD PPU

PENAJAM – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur melalui dukungan pendanaan pemerintah pusat. 

 

Sejumlah kebutuhan yang menjadi perhatian meliputi jalan, jembatan penghubung, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penyediaan air.

 

Menurut Syahrudin, masih terdapat wilayah yang akses jalannya belum memadai, termasuk ruas jalan tanah yang menyulitkan mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian. 

 

“Jalan-jalan tani itu terutama, itukan masih belum bagus jalanannya. Jalan menuju pelabuhan Buluminung itu juga kan belum mulus,” paparnya, Selasa (27/10/2026).

 

Kondisi tersebut membutuhkan penanganan bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah.

 

Dalam pembahasan bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, pihaknya menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan yang dinilai mendesak bagi masyarakat PPU.

 

“Kita masih banyak jalan yang masih jalan tanah. Jembatan penghubung juga masih dibutuhkan karena konektivitas antarwilayah, antardesa, dan antarkelurahan itu penting,” tambahnya.

 

Syahrudin menjelaskan, pemerintah daerah diminta menginventarisasi usulan agar proyek yang paling mendesak dapat diprioritaskan.

 

Ia berharap sebagian usulan tersebut bisa memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

 

“Kita berharap semua yang diusulkan itu, paling tidak beberapa persen bisa terealisasi, terutama yang urgen dulu,” katanya.

 

Salah satu kebutuhan yang disorot adalah pembangunan Bendung Gerak Sungai Telake untuk mendukung ketersediaan air. Selain itu, konektivitas melalui jembatan di kawasan Riko dan perbaikan jalan juga dinilai penting untuk menunjang aktivitas ekonomi.

 

Syahrudin turut menyinggung keterbatasan APBD PPU di tengah kebutuhan pembangunan yang masih besar. 

 

Menurutnya, dukungan anggaran dari pemerintah pusat perlu diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat, termasuk fasilitas pendidikan dan kesehatan.

 

“Kita sampaikan kondisi wilayah yang ada. Harapannya, kebutuhan yang paling mendesak bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

 

Ia berharap koordinasi lintas pemerintahan dapat memperjelas prioritas pembangunan dan membantu mempercepat pemerataan infrastruktur di PPU. (Adv)

👁️ 6 kali dibaca

Tinggalkan Komentar