DLH PPU Tegaskan Pengawasan Lingkungan Bukan untuk Mencari Kesalahan Pelaku Usaha

Oleh joy • 14 November 2026

Bagikan Artikel Ini

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PPU

 

PENAJAM – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menekankan pentingnya membangun sinergi yang harmonis antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pengawasan terhadap dokumen serta aktivitas operasional perusahaan dilakukan sebagai instrumen edukasi dan pembinaan teknis, bukan sekadar tindakan represif semata.

Pada pelaksanaan program pengawasan tahun ini, DLH PPU menargetkan sebanyak 10 instansi dan perusahaan dari sektor-sektor yang memiliki potensi dampak lingkungan cukup signifikan. Sektor yang disasar mencakup perusahaan perkebunan kelapa sawit, industri batching plant, hingga fasilitas pelayanan kesehatan publik seperti klinik dan rumah sakit.

Kepala Bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH PPU, Nuryulianita, mengatakan ruang lingkup kegiatan pengawasan ini ditujukan agar para pengelola usaha benar-benar memahami serta mengimplementasikan kewajiban ekologis mereka di lapangan.

“Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan pelaku usaha. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana memastikan kewajiban pengelolaan lingkungan dipahami dan dilaksanakan,” tegas Nuryulianita, Sabtu (14/11/2026).

Dalam pelaksanaannya di lapangan, pemeriksaan difokuskan pada tingkat kesesuaian antara dokumen lingkungan resmi yang dimiliki perusahaan seperti Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), UKL-UPL, atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan kondisi operasional riil di tempat kerja.

Apabila dalam proses pengawasan tersebut dijumpai kendala teknis atau ketidaksiapan dari pihak pengelola usaha, DLH PPU akan segera mengambil langkah-langkah korektif melalui mekanisme pembinaan secara berjenjang.

“Apabila pelaku usaha belum siap menunjukkan dokumen atau memenuhi kebutuhan pemeriksaan, DLH dapat melakukan pembinaan dan menindaklanjuti sesuai kewenangannya,” tambah Nuryulianita.

Ia juga menambahkan bahwa penanganan masalah lingkungan di internal DLH PPU telah terbagi secara terstruktur dan sistematis. Bidang teknis berwenang menangani perizinan serta dokumen, sedangkan bidang penataan hukum fokus menjalankan fungsi pengawasan. Melalui pendekatan yang persuasif namun tetap tegas ini, DLH PPU berharap tingkat kesadaran menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Penajam Paser Utara terus meningkat. (Adv)

 

👁️ 2 kali dibaca

Tinggalkan Komentar