Perkuat Koordinasi Lintas Sektoral Bersama BPBD

Perkuat Koordinasi Lintas Sektoral Bersama BPBD

Oleh joy • 12 November 2026

Bagikan Artikel Ini

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PPU

PENAJAM - Penanganan aktivitas pembakaran terbuka di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) membutuhkan langkah sinergis serta kejelasan penindakan antarinstansi pemerintah daerah. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU memastikan koordinasi lapangan terus berjalan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) guna mengantisipasi berbagai dampak buruk dari aktivitas pembakaran sampah maupun lahan saat musim kemarau berlangsung.

Kepala Bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH PPU, Nuryulianita, menjelaskan bahwa ranah penanganan terhadap pelanggaran lingkungan akibat pembakaran sampah warga difokuskan pada pola edukasi serta pembinaan secara persuasif. Kendati demikian, apabila aktivitas tersebut telah berisiko tinggi memicu insiden kebakaran yang membahayakan lingkungan luas, maka tindakan mitigasi darurat berada dalam ranah teknis penanggulangan bencana.

“Kalau pembakaran sampah yang mengganggu lingkungan, biasanya kami lakukan pembinaan. Untuk kejadian yang berkaitan langsung dengan kebakaran, kewenangannya juga perlu dilihat secara jelas,” kata Nita, Kamis (12/11/2026).

Nita menambahkan bahwa seluruh langkah preventif yang dijalankan di lapangan tetap berpatokan pada arahan resmi pemerintah daerah guna menekan dan meminimalkan potensi kemunculan titik api baru di kawasan permukiman penduduk maupun area semak belukar yang mengering.

“Sudah ada imbauan dari Bupati terkait itu. Jangan membakar lahan dan jangan membakar sampah sembarangan apalagi saat kemarau begini,” ungkapnya.

Selain menyasar lingkungan permukiman warga, DLH PPU juga menyoroti kewajiban sektor swasta dalam mematuhi regulasi perlindungan lingkungan hidup. Pihak perusahaan diwajibkan menyiagakan sistem tanggap darurat proteksi kebakaran dan membentuk unit organisasi penanggulangan mandiri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meski begitu, proses pengawasan terhadap kegiatan korporasi dipisahkan dari skema penanganan dan pembinaan rutin bagi masyarakat pemukiman.

Melalui penguatan sinergi antara edukasi DLH, kesiapsiagaan armada BPBD, serta kepatuhan sektor korporasi dan warga lokal, potensi bahaya kerusakan kualitas udara serta risiko kebencanaan di Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan dapat ditekan secara optimal. (Adv)

 

👁️ 2 kali dibaca

Tinggalkan Komentar