DLH PPU Dorong Koordinasi Lintas Perangkat Daerah untuk Reboisasi

DLH PPU Dorong Koordinasi Lintas Perangkat Daerah untuk Reboisasi

Oleh joy β€’ 07 November 2026

Bagikan Artikel Ini

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PPU

PENAJAM - Musibah kebakaran yang menghanguskan kawasan hutan kota di belakang kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) seluas kurang lebih 10 hektare memerlukan penanganan yang terpadu.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU mendorong agar proses pemulihan pascakebakaran ini tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan melalui koordinasi yang erat antarperangkat daerah serta instansi vertikal di tingkat pusat.

Kawasan hutan kota yang strategis ini secara regulasi pengelolaan berada di bawah kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan). Kendati demikian, fungsi lingkungan hidup yang terdampak membuat DLH turut proaktif mengambil peran dalam merumuskan konsep reboisasi, termasuk dengan menyampaikan usulan penanganan langsung kepada Kementerian Lingkungan Hidup.

Kabid Tata Lingkungan DLH PPU, Rochmat Agoes Purwanto, menjelaskan penanganan pascakebakaran menuntut tahapan yang sistematis. Langkah awal dimulai dari asesmen atau penilaian kondisi lahan secara menyeluruh, penentuan zonasi, hingga perumusan jenis vegetasi yang paling tepat untuk ditanam kembali agar memberikan manfaat ekologis yang berkelanjutan bagi masyarakat luas.

β€œHarapan kami, kawasan ini tidak hanya kembali hijau, tetapi juga memiliki vegetasi yang sesuai dengan karakter lingkungannya. Karena itu, koordinasi dengan pihak terkait menjadi penting agar pemulihan bisa dilaksanakan secara tepat,” ujar Rochmat, Sabtu (7/11/2026).

Sinergi lintas sektor ini dinilai sangat krusial agar program reboisasi tepat sasaran dan memiliki payung teknis yang jelas di lapangan. DLH bertindak dalam kapasitas pengawasan dan perencanaan tata lingkungan serta pengusulan program ke pusat, sementara Perkimtan memegang kendali atas pengelolaan kawasan fisik hutan kota tersebut.

Melalui kolaborasi yang solid antara Kementerian Lingkungan Hidup, DLH, dan Perkimtan PPU, proses pemulihan lahan seluas 10 hektare ini diharapkan dapat dieksekusi secara bertahap. "Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan kawasan ruang terbuka hijau di lingkungan pusat pemerintahan tersebut dapat kembali berfungsi optimal sebagai kawasan konservasi perkotaan yang aman dan asri," tandasnya. (Adv)

 

πŸ‘οΈ 1 kali dibaca

Tinggalkan Komentar