PENAJAM – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta pemerintah daerah memprioritaskan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani. Disampaikannya, jika pihaknya menilai keterbatasan ruang fiskal perlu disikapi dengan perencanaan anggaran yang cermat agar program pembangunan tetap berjalan efektif.
“Pemerintah daerah perlu mengurangi kegiatan fisik yang lebih berorientasi pada estetika apabila tidak menjadi kebutuhan mendesak masyarakat,” Senin (27/10/2026).
Anggaran yang tersedia diharapkan lebih diarahkan pada sektor-sektor produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Fraksi Demokrat mendorong penguatan sumber daya manusia, pemberdayaan UMKM, peningkatan produktivitas petani dan nelayan, serta perluasan kesempatan kerja.
Program bantuan usaha, pelatihan, pemberdayaan, dan stimulus ekonomi juga dinilai perlu mendapat perhatian dalam penyusunan prioritas anggaran.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mengembangkan usaha, meningkatkan kemandirian ekonomi, sekaligus membuka peluang kerja baru di daerah.
Selain itu, Fraksi Demokrat meminta agar perencanaan pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
Dengan demikian, belanja daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup warga.
Fraksi Demokrat pada prinsipnya menerima rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD PPU Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya, dengan catatan agar saran dan masukan yang disampaikan menjadi perhatian pemerintah daerah.
Melalui pembahasan tersebut, diharapkan alokasi anggaran dapat semakin terarah, efektif, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat PPU. (Adv)