PENAJAM – Transformasi digital dan penguatan legalitas usaha menjadi strategi utama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, dalam meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (KUKM Perindag), para pelaku usaha didorong mengadopsi pembayaran digital QRIS sekaligus melengkapi perizinan usaha.
Langkah ini dilakukan agar produk UMKM lokal tidak hanya mampu bersaing di pasar domestik, tetapi juga berpeluang menembus pasar regional hingga internasional.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas KUKM Perindag PPU, Marlina, mengatakan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) menjadi salah satu indikator kemajuan pelaku usaha dalam mengikuti perkembangan ekonomi digital.
Menurutnya, sistem pembayaran nontunai memberikan kemudahan bagi konsumen sekaligus membantu pelaku UMKM mengelola transaksi secara lebih transparan, modern, dan aman.
"Penggunaan QRIS ini dinilai tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen dalam bertransaksi, tetapi juga menciptakan sistem keuangan usaha yang jauh lebih transparan, modern, dan aman," ujar Marlina, Senin (12/10/2026).
Ia menjelaskan, kemampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi pembayaran digital tidak terlepas dari pendampingan dan pelatihan yang dilakukan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, Bank Indonesia (BI) turut berperan melalui fasilitasi dan pembinaan agar pelaku usaha mikro di PPU semakin siap menghadapi perubahan pola transaksi.
Selain digitalisasi, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya legalitas usaha. Setiap pelaku UMKM didorong memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta dokumen perizinan yang sesuai dengan ketentuan.
Kelengkapan administrasi tersebut menjadi modal penting untuk memperluas jangkauan pemasaran dan membuka peluang kerja sama bisnis.(adv)