PENAJAM - Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersiap menghadirkan tonggak sejarah baru dalam sektor pendidikan inklusif. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU terus menggenjot percepatan administratif untuk merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) berbasis boarding school atau asrama. Proyek besar yang ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu ini diproyeksikan mulai beroperasi dan menerima siswa baru pada tahun depan.
Meski kepastian jadwal eksekusi fisik di lapangan masih menanti aba-aba resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos), denyut persiapan di tingkat daerah tidak mengendur. Saat ini, fokus utama pemerintah daerah diarahkan pada penyelesaian kelengkapan dokumen teknis lingkungan yang menjadi fondasi wajib sebelum pembangunan fisik digulirkan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten PPU, Ainie, mengungkapkan proses perencanaan saat ini sedang berada dalam tahap krusial, yakni pembahasan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Diskusi intensif ini melibatkan berbagai tim teknis terkait guna memastikan seluruh standar kelayakan ekologis terpenuhi tanpa cela.
"Perlu saya informasikan bahwa progres rencana pembangunan Sekolah Rakyat saat ini sedang dalam pembahasan untuk AMDAL oleh tim teknis," ujar Ainie, Senin (12/10/2026).
Tidak berhenti pada AMDAL, jajaran Pemkab PPU juga sudah menyiapkan langkah estafet berikutnya. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dipersiapkan secara paralel sebagai tahapan teknis lanjutan yang tak kalah penting. Ainie menegaskan bahwa dokumen UKL-UPL tersebut akan langsung berlanjut begitu pembahasan AMDAL dinyatakan rampung sepenuhnya.
Di sisi lain, kabar baik datang dari aspek penyediaan lahan yang kerap menjadi batu sandungan proyek infrastruktur. Untuk Sekolah Rakyat ini, persoalan lahan dipastikan sudah tuntas tanpa hambatan berarti. Lokasinya dirancang berdiri megah di atas lahan seluas 6,7 hektare yang terletak di RT 6, Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam.
Menariknya, seluruh beban pembiayaan proyek prestisius ini mulai dari tetesan semen pertama pembangunan gedung fisik hingga operasional jangka panjang ditanggung sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Skema pendanaan pusat ini memberikan angin segar bagi daerah untuk mengoptimalkan kualitas fasilitas pendidikan tanpa membebani kas daerah.
Berbekal komitmen kuat, rampungnya penentuan lokasi, serta progres dokumen lingkungan yang berjalan mulus, Pemkab PPU menaruh optimisme tinggi. "Jika seluruh tahapan administratif ini berjalan sesuai rencana, gerbang pendaftaran siswa baru dipastikan sudah bisa dibuka pada tahun depan, membawa harapan baru bagi masa depan anak-anak kurang mampu," tutupnya. (Adv)