PENAJAM - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus memperketat pengawasan terhadap berbagai aktivitas kegiatan usaha di wilayahnya. Ini dilakukan guna memastikan seluruh pelaku industri dan usaha menjalankan kewajiban pengelolaan serta pemantauan lingkungan hidup secara konsisten.
Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengoptimalkan upaya tersebut, DLH PPU menerapkan dua mekanisme utama, yakni pengawasan reguler dan pengawasan insidental.
Kepala Bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH PPU, Nuryulianita, mengatakan pengawasan reguler dilaksanakan secara berkala dan terstruktur setiap tahun berdasarkan perencanaan matang serta target sasaran yang telah ditetapkan sejak awal.
“Kalau pengawasan reguler, setiap tahun pasti kami laksanakan sesuai dengan target yang ada,” ujar Nuryulianita, Minggu (15/11/2026).
Nuryulianita menjelaskan, penentuan sasaran pengawasan diprioritaskan bagi pelaku usaha yang berada langsung di bawah lingkup kewenangan pemerintah daerah. Pada tahun ini, fokus pengawasan diarahkan kepada beberapa sektor produktif dan pelayanan publik strategis, antara lain perkebunan kelapa sawit, industri, serta fasilitas pelayanan kesehatan seperti klinik dan rumah sakit.
Di sisi lain, DLH PPU juga menyiapkan skema pengawasan insidental. Mekanisme ini dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa terikat jadwal rutin apabila terdapat laporan dari masyarakat, aduan kasus, atau persoalan lingkungan mendesak yang membutuhkan tindakan cepat di lapangan.
Dalam pelaksanaannya, proses pengawasan tidak hanya memantau kondisi fisik di lapangan, tetapi juga memeriksa keabsahan dokumen administrasi secara komprehensif. “Dokumen yang diperlukan berbeda sesuai jenis dan skala kegiatan usaha, sehingga pemeriksaan harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku,” tutur wanita yang akrab disapa Nita tersebut.
Sebelum tim turun ke lokasi pengawasan, DLH PPU biasanya terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan resmi. Prosedur ini bertujuan agar pihak pengelola usaha dapat menyiapkan seluruh dokumen pendukung yang diperlukan.
"Perlu kombinasi strategi pengawasan terencana dan responsif ini, sangat optimis akan kepatuhan lingkungan hidup bagi pelaku usaha," pungkasnya. (Adv)