PENAJAM – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, menegaskan bahwa pengawasan terhadap perusahaan dan pelaku usaha bukan bertujuan mencari kesalahan. Sebaliknya, kegiatan tersebut menjadi upaya pembinaan sekaligus memastikan setiap pelaku usaha menjalankan kewajiban pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan.
Melalui program pengawasan lingkungan tahun 2026, DLH PPU menargetkan 10 instansi dan perusahaan yang dinilai memiliki potensi dampak lingkungan cukup signifikan. Sasaran pengawasan meliputi perusahaan perkebunan kelapa sawit, industri batching plant, hingga fasilitas pelayanan kesehatan seperti klinik dan rumah sakit.
Kepala Bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH PPU, Nuryulianita, mengatakan pengawasan merupakan bagian penting dalam membangun kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan lingkungan hidup.
Menurutnya, pemerintah daerah ingin memastikan perusahaan tidak hanya memiliki dokumen lingkungan sebagai persyaratan administratif, tetapi juga benar-benar menjalankan komitmen pengelolaan lingkungan dalam kegiatan operasional sehari-hari.
“Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan pelaku usaha. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana memastikan kewajiban pengelolaan lingkungan dipahami dan dilaksanakan,” ujar Nuryulianita, Sabtu (14/11/2026).
Dalam proses pemeriksaan, DLH PPU mencocokkan dokumen lingkungan yang dimiliki perusahaan dengan kondisi faktual di lapangan. Dokumen tersebut antara lain Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Jika ditemukan kendala teknis maupun ketidaksiapan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, DLH PPU akan mengedepankan pembinaan dan langkah korektif secara bertahap.
“Apabila pelaku usaha belum siap menunjukkan dokumen atau memenuhi kebutuhan pemeriksaan, DLH dapat melakukan pembinaan dan menindaklanjuti sesuai kewenangannya,” jelasnya.
Nuryulianita menambahkan, penanganan persoalan lingkungan di internal DLH PPU telah dibagi berdasarkan tugas masing-masing bidang. Bidang teknis menangani perizinan dan dokumen lingkungan, sementara bidang penaatan hukum menjalankan fungsi pengawasan.
Melalui pendekatan persuasif yang tetap mengedepankan ketegasan, DLH PPU berharap kepatuhan pelaku usaha meningkat sehingga perlindungan dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat terjaga secara berkelanjutan. (adv)