PENAJAM - Pemenuhan indikator tenaga penyuluh lingkungan hidup sempat menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam penilaian Adipura periode sebelumnya.
Guna mengatasi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di internal dinas, sebuah terobosan kolaboratif lintas instansi pun resmi ditempuh pemerintah daerah. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) DLH PPU, Kamaruddin, menjelaskan bahwa setelah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah provinsi dan pihak kementerian, diketahui bahwa posisi tenaga penyuluh lingkungan hidup tidak mutlak harus berstatus sebagai pegawai resmi di lingkungan DLH.
Tenaga kesehatan lingkungan yang bertugas di puskesmas-puskesmas kini dapat diberdayakan untuk mengisi kebutuhan instrumen penilaian tersebut.
"Kalau DLH takutnya SDM kita kurang. Yang fokus ke situ kan belum ada orang ya. Makanya itu kita sudah kerja sama sama Dinas Kesehatan ini. Di puskesmas kan ada orangnya sudah, jadi tinggal kerja sama dengan dinasnya nanti, puskesmas ya tinggal menyesuaikan saja," ucap Kamaruddin.
Pengintegrasian ini dinilai sangat efisien dan tepat sasaran karena para petugas kesehatan lingkungan di puskesmas sudah memiliki kualifikasi teknis dalam edukasi sanitasi masyarakat serta penanganan limbah.
Melalui skema kerja sama dengan Dinas Kesehatan PPU, seluruh puskesmas di wilayah kabupaten dapat mengalokasikan petugusnya sebagai penyuluh lingkungan hidup yang diakui dalam lembar penilaian Adipura.
DLH PPU meyakini bahwa kolaborasi antar-dinas ini tidak hanya menyelesaikan kendala kekurangan nilai pada aspek SDM penyuluh, tetapi juga semakin memperkuat sosialisasi kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah terpadu hingga ke tingkat fasilitas pelayanan kesehatan terkecil di masyarakat. (Adv)